ipmjateng.or.id, Jawa Tengah – Membahas isu yang sedang hangat dibicarakan oleh semua kalangan seputar RUU Omnibus Law (Cipta Kerja) yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu, (5/10). Para akademisi, tokoh masyarakat, dan pelajar pun turut memberikan respon mulai dari aksi demo, hasil kajian akademis dari Ormas maupun Institusi pendidikan serta masih banyak lainnya. Hal ini bagian dari salah satu bentuk demokrasi.

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Tengah dalam hal ini merespon isu yang sedang hangat sehingga menggelar Diskusi Online melalui aplikasi ZOOM Conference dilaksanakan pada Senin, (12/10) bertajuk Dampak disahkan RUU Omnibus Law pada Pelajar dan Masyarakat. Peserta dihadiri 70 orang meliputi pelajar daerah jawa tengah dan beberapa luar jawa tengah serta mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh peserta.

“Kita perlu berbagi peran sesuai dengan porsi masing-masing, sebagian buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota perlu aksi turun ke jalan, sebagian cendekiawan perlu melakukan Judicial review Undang-undang Cipta Kerja ke MK, dan sebagian yang lain para Pelajar pada khususnya perlu memperdalam isi/muatan mengapa RUU Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi Undang-undang dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dimasa mendatang, sehingga ciri sebagai kaum pelajar tetap berdiri pada satu idealismenya, berdiri untuk membela kebenaran”, tutur Ketua Umum PW IPM Jawa Tengah IPMawan Huda melalui Zoom Conference.

“Dampak dari pelajar dan masyarakat setelah disahkan RUU Omnibus Law dan bagaimana sikap kita dalam menanggapi hal tersebut. Tentu dengan diskusi ini kita mengkaji beberapa poin yang paling krusial yang perlu kita kritisi, diantaranya yaitu mekanisme pengesahan yang seolah tertutup sehingga publik pun tidak semua tau draft rancangan RUU tersebut. Selanjutnya bagaimana kemudian sikap pelajar dalam berdemonstrasi melalui jalur akademis yang mungkin akan kita tujukan melalui MK. Mengingat karena presiden tidak memiliki wewenang untuk mencabut undangan undang kecuali dengan judicial review di MK, atau bisa jadi kita akan mendorong bapak presiden untuk membuat Perpu (Peraturan pemerintah pengganti Undang undang)”, ujar Ketua Bidang Advokasi PW IPM Jawa Tengah IPMawan Slamet Puji Widiyanto melalui Zoom Conference.

Rundown diskusi online meliputi pengarahan dari moderator oleh IPMawan Agus Saepudin selaku Anggota Advokasi PW IPM Jawa Tengah, sambutan Ketua Umum PW IPM Jawa Tengah IPMawan Muhammad Nurul Huda, pengarah diskusi oleh Ketua Bidang Advokasi PW IPM Jawa Tengah IPMawan Slamet Puji Widianto, pemantik diskusi oleh IPMawati Harisa Diyana Kamila selaku Anggota Advokasi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Pekalongan dan IPMawan Ahmad Nuhron selaku Ketua Bidang Advokasi PD IPM Kudus, Pemamaparan materi oleh Narasumber Bapak Taufiq Nugroho, SH, MH selaku Alumni Ketua Umum PW IPM Jawa Tengah periode 2007 – 2009 sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan diskusi ini diakhiri dengan tanya jawab peserta kepada narasumber, closing statement dari narasumber, serta sesi foto bersama. *(eric)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *